SENGKETA PERBATASAN NEGARA Megawati: SBY Tak Berani Ngomong ke Malaysia

JAKARTA (Suara Karya): Mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri marah besar dengan sikap diam pemerintah terkait kasus pencaplokan sejumlah wilayah Indonesia di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Megawati pun mengkritik keras pemerintah yang tidak berani menanyakan langsung kepada Malaysia.

"Mbok ya punya harga diri. Jangan hanya sibuk membantah saja. Bilang nggak ada nyaplok. Tapi SBY ndak berani ngomong ke Malaysia," kata Megawati saat menyampaikan kuliah umum 'Pemikiran Pendiri Bangsa Edisi Soekarno' di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (12/10).

Mega juga menyindir SBY yang seolah-olah hanya pandai bicara karena hanya memberikan bantahan di dalam negeri. Sikap ini berbeda dengan yang ditunjukkan Soekarno yang berani berbicara lantang di Sidang PBB. "Kalau Bung Karno, masa mudanya saja berani menggugat pemerintah Belanda. Beliau juga berani berbicara soal Malaysia di PBB," kata Megawati lagi.

Terkait pemberitaan di beberapa media massa pada tanggal 8 Oktober 2011 mengenai permasalahan perbatasan darat Indonesia-Malaysia yang masih dalam proses perundingan, Kementerian Pertahanan melalui Pusat Komunikasi Publik merasa perlu memberikan klarifikasi.

Di tempat terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas mengatakan pemerintah harus mengecek daerah perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, yang menjadi sengketa dengan Malaysia. Kunjungan itu sangat penting untuk memastikan informasi adanya pelanggaran batas wilayah oleh Malaysia.

Menurut Taufik, daerah-daerah perbatasan dengan negara lain, seperti di Camar Bulan dan Tanjung Datu, banyak yang tidak terpetakan. Bahkan sekarang saja kalau cari di google, tidak ada yang tahu. Kondisi seperti ini, lanjutnya, seharusnya tidak boleh terjadi.

Kiemas mengatakan, seharusnya pemerintah lebih peduli lagi dengan batas-batas negara. Batas-batas wilayah negara itu harus dikelola dengan benar agar tidak terulang lagi hilangnya wilayah negara karena bersengketa dengan negara tetangga. "Saya rasa, pembangunan daerah perbatasan harus dilakukan. Kita harus mengurusnya secara benar. Jangan seolah-olah sekarang kita kecolongan terus." katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan tidak ada wilayah Indonesia yang dicaplok Malaysia di perbatasan Kalimantan Barat. Djoko mengakui bahwa ada titik-titik penanda perbatasan RI-Malaysia yang sudah hilang terkena abrasi.

Tetapi, kata Djoko, itu tidak menjadi masalah karena kedua negara berpatokan pada koordinat-koordinat berdasarkan perjanjian 1978 itu. "Pegangan kami sementara ini. Tidak ada pegangan lain," katanya.

Sembilan OBP

Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hartind Asrin dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Selasa (11/12) menjelaskan, wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia ada 9 Outstanding Boundary Problems (OBP).

Sektor Barat Kalimantan Barat/Indonesia dan Serawak/Malaysia ada 4 OBP, yakni, Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, D.400. Sedangkan sektor timur, Kalimantan Timur/Indonesia dan Sabah/Malaysia ada 5 OBP yaitu Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100 dan C500-C600. (Joko/Feber S)

Sumber: Suara Karya Online.com