TNI AD nilai tank leopard paling unggul

(foto: Dok. okezone)

 Sindonews.com – Pembelian tank tempur utama. Main Battle Tank (MBT) Leopard 2A6 dianggap paling menguntungkan ketimbang memborong MBT jenis lain. Negosiasi dilakukan tim dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan pihak penjual, yakni Belanda dan Jerman.

Menurut Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpusenkav) Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Purwadi Mukson, ada beberapa keuntungan yang didapat jika pemerintah membeli MBT Leopard, di antaranya Transfer of Technology (ToT) sehingga dapat membantu pembangunan industri tank di dalam negeri.

“Ada jaminan purna jual sampai sekian puluh tahun,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Dia mengakui,ada berbagai jenis MBT lain dengan kualitas yang mumpuni, seperti Merkava dari Israel, Abrams dari Amerika Serikat,ataupun T-90 asal Rusia. Pemerintah tidak melirik Merkava karena ToT sulit didapat, lagi pula belum tentu Israel bersedia melego. “Buat apa kita beli kalau tidak ada ToT,kita ini kan tidak hanya beli,”katanya.

Begitu juga dengan Abrams dan T-90 masih kalah memikat,setidaknya berdasarkan segi penggunaan bahan bakar dan harga yang lebih mahal.

Kedua MBT tersebut memakai satu jenis bahan bakar, sedangkan Leopard multifuel. Dari segi kemampuan, lanjut dia, Leopard 2A6 memiliki keunggulan jarak tembak dibandingkan dengan tank buatan Rusia yang kini dipakai Malaysia, PT-91M, yakni 6 km untuk Leopard dan 5 km untuk PT- 91M.

Leopard juga mampu menyelam dalam air berkedalaman tak lebih dari empat meter dan mampu menembak siang dan malam. Namun,PT- 91M memiliki kaliber lebih besar, yakni 125 mm berbanding 120 mm.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menuturkan, pada21 Desember 2011lalu dirinya melakukan komunikasi dengan tim dari Belanda terkait rencana pembelian Leopard di Jakarta.

“Besok 30 Januari mereka mengundang secara resmi kepada saya untuk meninjau ke sana. Mereka membutuhkan untuk menjual tank itu,” ujarnya.

Meski demikian, proses penjajakan tidak hanya dilakukan dengan pihak Belanda, tapi juga dari Jerman selaku negara produsen Leopard.

“Tanggal 26 esok, tim dari Jerman datang kepada saya. Saya akan bandingkan apakah lebih baik dari Jerman atau dari Belanda,” katanya.

Dia mengaku tidak menentukan jenis MBT yang akan dibeli. Semuanya diserahkan kepada prajurit di lapangan yang nantinya menggunakan alutsista tersebut.

“Saya wajib memenuhi permintaan prajurit. Jangan sampai yang dibutuhkan tidak dibeli,yang dibeli tidak digunakan,” tuturnya.

Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie menyatakan, pengadaan alutsista sebaiknya memang diserahkan kepada pengguna, bukan oleh elite politik. Merekalah yang mengetahui senjata seperti apa yang dibutuhkan

Sumber :SINDOnews.com

SENGKETA PERBATASAN NEGARA Megawati: SBY Tak Berani Ngomong ke Malaysia

JAKARTA (Suara Karya): Mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri marah besar dengan sikap diam pemerintah terkait kasus pencaplokan sejumlah wilayah Indonesia di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Megawati pun mengkritik keras pemerintah yang tidak berani menanyakan langsung kepada Malaysia.

"Mbok ya punya harga diri. Jangan hanya sibuk membantah saja. Bilang nggak ada nyaplok. Tapi SBY ndak berani ngomong ke Malaysia," kata Megawati saat menyampaikan kuliah umum 'Pemikiran Pendiri Bangsa Edisi Soekarno' di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (12/10).

Mega juga menyindir SBY yang seolah-olah hanya pandai bicara karena hanya memberikan bantahan di dalam negeri. Sikap ini berbeda dengan yang ditunjukkan Soekarno yang berani berbicara lantang di Sidang PBB. "Kalau Bung Karno, masa mudanya saja berani menggugat pemerintah Belanda. Beliau juga berani berbicara soal Malaysia di PBB," kata Megawati lagi.

Terkait pemberitaan di beberapa media massa pada tanggal 8 Oktober 2011 mengenai permasalahan perbatasan darat Indonesia-Malaysia yang masih dalam proses perundingan, Kementerian Pertahanan melalui Pusat Komunikasi Publik merasa perlu memberikan klarifikasi.

Di tempat terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas mengatakan pemerintah harus mengecek daerah perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, yang menjadi sengketa dengan Malaysia. Kunjungan itu sangat penting untuk memastikan informasi adanya pelanggaran batas wilayah oleh Malaysia.

Menurut Taufik, daerah-daerah perbatasan dengan negara lain, seperti di Camar Bulan dan Tanjung Datu, banyak yang tidak terpetakan. Bahkan sekarang saja kalau cari di google, tidak ada yang tahu. Kondisi seperti ini, lanjutnya, seharusnya tidak boleh terjadi.

Kiemas mengatakan, seharusnya pemerintah lebih peduli lagi dengan batas-batas negara. Batas-batas wilayah negara itu harus dikelola dengan benar agar tidak terulang lagi hilangnya wilayah negara karena bersengketa dengan negara tetangga. "Saya rasa, pembangunan daerah perbatasan harus dilakukan. Kita harus mengurusnya secara benar. Jangan seolah-olah sekarang kita kecolongan terus." katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan tidak ada wilayah Indonesia yang dicaplok Malaysia di perbatasan Kalimantan Barat. Djoko mengakui bahwa ada titik-titik penanda perbatasan RI-Malaysia yang sudah hilang terkena abrasi.

Tetapi, kata Djoko, itu tidak menjadi masalah karena kedua negara berpatokan pada koordinat-koordinat berdasarkan perjanjian 1978 itu. "Pegangan kami sementara ini. Tidak ada pegangan lain," katanya.

Sembilan OBP

Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hartind Asrin dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Selasa (11/12) menjelaskan, wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia ada 9 Outstanding Boundary Problems (OBP).

Sektor Barat Kalimantan Barat/Indonesia dan Serawak/Malaysia ada 4 OBP, yakni, Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, D.400. Sedangkan sektor timur, Kalimantan Timur/Indonesia dan Sabah/Malaysia ada 5 OBP yaitu Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100 dan C500-C600. (Joko/Feber S)

Sumber: Suara Karya Online.com

TNI AU target 180 pesawat tempur

(ilustrasi (dok. okezone))

Sindonews.com - TNI Angkatan Udara (AU) kembali akan mendatangkan beberapa pesawat, baik tempur maupun pesawat pendukung serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) lainnya pada 2012 ini.

Pengadaan ini untuk melanjutkan program peningkatan kemampuan alutsista dalam Rencana dan Strategi (Renstra) Pembangunan TNI AU 2010– 2014. Kepala Staf TNIAU (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, pihaknya menargetkan memiliki 180 pesawat tempur, untuk ditempatkan di tujuh skuadron AU. Namun karena keterbatasan anggaran, pengadaannya akan dilakukan secara bertahap.

“Target ini juga sebagai sasaran jangka panjang dalam mewujudkan kekuatan pokok minimum TNI AU pada tahun 2024,” kata Imam Sufaat, seusai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU dan Apel Komandan Satuan 2012 di Gedung Sabang Merauke, Kompleks Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Kamis 26 Januari 2012.
Menurut Imam pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu Renstra 2010–2014, terutama menambah dan mengganti alutsista, khususnya yang tua dan tidak layak pakai Apalagi, alutsista yang dimiliki TNI saat ini masih kurang.

“Selain itu,juga sebagai upaya TNI AU dalam membangun kekuatan dan meningkatkan postur serta kemampuan profesionalisme dalam mengemban tugas pokok,” terangnya.

Berdasarkan kesiapan alutsista pada 2012, rencana kebutuhan jam terbang sebanyak 60.061 jam yang digunakan untuk mendukung kesiagaan penanggulangan bencana, memenuhi kebutuhan latihan awak pesawat, operasi, pendidikan, dan kegiatan lain.

“Untuk radar dibutuhkan jam operasional sebanyak 18 jam per hari,”jelas mantan gubernur AAU ini. Kepala Penerangan AAU Mayor Sus Hamdi Londong Allu mengatakan, adanya penambahan alutsista tersebut bukan hanya akan berdampak pada kekuatan TNI AU, melainkan juga pada perwira TNI AU itu sendiri, terutama kualitas mereka dalam mengoperasionalkan alutsista itu. Sebagai pemakai alutsista yang modern itu, perlu kecerdasan dan skill yang mumpuni.

Sementara itu,TNI Angkatan Darat (TNI AD) akan memprioritaskan peningkatan kemampuan intelijen pada 2012. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menuturkan, bidang intelijen menjadi salah satu prioritas untuk terus ditingkatkan kesiapannya.

Dengan begitu, kemampuan penyelidikan ataupu pengamanan dan penggalangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat bisa tercapai.

Satuan intelijen memegang peran penting sebagai deteksi dini atas ancaman gangguan keamanan ataupun ancaman asing.

“Kita tingkatkan satuan intelijen, terutama untuk memantau maraknya terorisme di daerah dan deteksi dini di komando kewilayahan dari tingkat Babinsa hingga Kodam,” ujarnya di Jakarta.

Penguatan bidang intelijen diikuti dengan bidang personel. Nantinya akan dilakukan penataan kekuatan personel sesuai dengan kekuatan pokok minimal. Penguatan bidang intelijen juga menjadi prioritas TNI Angkatan Laut 2012.

“Upaya pengoptimalisasian pendeteksian dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran hukum di laut dan gangguan keamanan di wilayah yurisdiksi nasional menjadi sasaran TNI AL pada 2012,” kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) LaksamanaTNI Soeparno

Jet latih tempur KAI T-50 Golden Eagle. TNI AU memesan 16 unit pesawat jenis ini dari Korea untuk menggantikan pesawat Hawk MK-53. (Foto: Lockheed Martin)

JAKARTA - Penambahan anggaran yang diterima TNI AU pada 2012 bakal difokuskan untuk pengadaan dan peningkatan kemampuan alutsista sesuai program kekuatan pokok minimum (MEF).

Tahun ini total dana yang didapat sekitar Rp.8,10 triliun (US$ 890 milyar). Dana tersebut digunakan untuk mendapat tambahan beberapa pesawat tempur, pesawat angkut dan pesawat tanpa awak. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, dalam Rapat Pimpinan TNI AU Jumat (27/1) lalu telah ditetapkan beberapa sasaran untuk 2012, di antaranya percepatan pengadaan alutsista dan peningkatan kesiapan pesawat.

“Untuk peningkatan kemampuan, kebutuhan jam terbang pesawat tahun ini adalah 60.061 jam dan 18 jam per hari untuk radar,” ujarnya. Sejauh ini ada beberapa program pengadaan pesawat yang sudah mulai berjalan dan tinggal menunggu kedatangannya. Seperti 16 pesawat Super Tucano dari Brasil, 6 jet tempur Sukhoi dari Rusia, hibah 24 unit F16 Fighting Falcon dari Amerika Serikat dan 4 pesawat angkut Hercules hibah Australia.

TNI AU juga dijadwalkan bakal menerima jet latih tempur dari Korea Selatan, T-50 Golden Eagle, serta program produksi bersama jet tempur KFX/IFX. Untuk KFX/IFX dijadwalkan baru mulai diproduksi pada tahun 2024. Terkait hibah pesawat Hercules dari Australia, KSAU menuturkan pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke Australia dan diketahui kondisinya masih baik.

“Ini hibah murni dan sudah disetujui Amerika Serikat selaku produsen,” sebutnya. Tahun ini juga akan diluncurkan skuadron pesawat tanpa awak (UAV) di Lanud Supadio, Kalimantan Barat. Penempatan skuadron UAV disana melengkapi skuadron pesawat tempur Hawk 100/200 yang sudah ada.

Untuk memperluas jangkauan radar di Indonesia timur, TNI AU akan membentuk Satuan Radar 246 di Timika. Radar ini akan saling overlapping dengan jangkauan dua radar yang diresmikan November tahun lalu,yakni Satrad 245 Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Satrad 241 Buraen di Kupang.

KSAU menegaskan, setiap instansi yang terkait dengan program pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AU harus betul-betul terencana dan pelaksanaannya sesuai prosedur dan tataran kewenangannya.

Sumber : SEPUTAR-INDONESIA.COM

Rencana Pembelian Tank Leopard Mungkin Berubah

Tank Lleopard (Sumber: batampos.com)

Jakarta, PelitaOnline -- PANGLIMA TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, rencana pembelian Tank Leopard masih belum final. Menurutnya, masih ada opsi selain pembelian 100 tank bekas asal Belanda tersebut.

Seperti diketahui, Pemerintah RI sudah melakukan negosiasi dan membentuk tim dalam upaya pengadaan sekaligus penguatan alat utama sistem senjata NKRI.

"Tank itu belum final, kemungkinan masih ada opsi lain," kata Agus saat rehat Kapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (24/1).

Sementara, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui bahwa DPR terkesan masih belum begitu yakin dengan kemampuan tank tersebut.

Kendati demikian, Purnomo berjanji akan menjawab keraguan DPR terhadap kemampuan tank buatan Jerman itu dan kecocokannya dengan medan di wilayah NKRI.

"Nanti saya jelaskan bagaimana sebenarnya tank itu," kata Purnomo, seolah hendak meyakinkan.

Sumber: PelitaOnline.com

TNI Diminta Cari Opsi Lain Untuk Pembelian UAV

RAAF Australia merupakan salah satu tetangga Indonesia yang menggunakan UAV buatan Israel (Foto: AVIATIONNEWS.EU)

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik mengungkapkan, TNI berencana membeli pesawat pengintai tanpa awak dari Israel. Dan Komisi I DPR belum menyatakan setuju dengan rencana ini.

Belum ada kejelasan jenis pesawat intai (UAV) apa yang akan dibeli dari pabrikan Israel Aerospace Industry (IAI). Namun dikatakan tujuan utama pembelian ini untuk memantau daerah perbatasan.

"TNI berencana membeli UAV untuk patroli perbatasan. Dari sisi kebutuhan ini menjadi prioritas," kata Mahfudz kepada detikcom, Rabu (1/2). Namun Komisi I menyoroti rencana pembelian UAV ini, karena dibeli dari Israel. TNI diminta mencari opsi yang lain.

"Terkait rencana pembelian dari Israel ini, Komisi I pernah sampaikan pandangannya agar tidak membeli ke sana dan cari opsi lain," imbau Mahfudz. Alasan Mahfudz sederhana, Israel adalah negara pelanggar HAM. Utamanya menyangkut Palestina.

"Kalau negara Barat seringkali soroti pelanggaran HAM di Indonesia dalam pembelian alutsista, maka Israel adalah negara pelanggar HAM terbesar di dunia," jelas Wasekjen PKS ini.

Namun rencana pembelian pesawat intai sudah masuk prioritas. Tinggal kesepakatan TNI dan DPR menyangkut dari mana pesawat ini dibeli. "Persisnya saya nggak inget. Tapi pembeliannya itu sudah masuk dalam shopping list belanja alutsista 2010-2014,"tandasnya.

Sumber : DETIKNEWS.COM

Kemhan Siap Adakan 1.000 Roket R-HAN 122

Roket R-HAN 122 (Sumber: wordpress.com)

Jakarta, PelitaOnline — KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) berencana mengadakan 1.000 Roket R-HAN 122. Program itu bertujuan memenuhi kebutuhan roket di lingkungan Kemhan.

Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Heryanto mengatakan, program pengadaan 1.000 Roket R-HAN 122 dimulai pada Tahun Anggaran 2011. Untuk memuluskan rencana itu, kata Eris, Kemhan telah membentuk tim.

“Program itu dikoordinasi oleh Kemhan dengan membentuk konsorsium roket untuk TNI AL dan TNI AD,” kata Eris saat Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista ke XIV dan Bidang Non-Alutsista, di Kantor Kementerian Pertahanan, Senin (26/9).

Menurut Eris, saat ini Kemhan sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Industri Pertahanan Dalam Negeri terkait pengadaan roket tersebut.

“Perjanjian kerjasama itu juga sudah ditandatangani pada sidang ketiga KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) 27 Juni 2011.”

Dikatakan Eris, program 1.000 roket tersebut harus terealisasi dan berlanjut. Sebab, Indonesia membutuhkan penguasaan teknologi roket dan rudal sejalan dengan program akuisisi yang telah direncanakan dalam shoping list (daftar belanja) hingga Tahun Anggaran 2014.

Kendati sudah terncana dan sudah dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama, Eris meminta agar semua pihak yang memiliki kaitan langsung dengan pengadaan roket tersebut memiliki komitmen untuk merealisasikannya.

“Ini perlu ada komitmen dari kita.”

R-HAN 122 adalah roket hasil karya anak bangsa. Roket itu diwujudkan lewat kerja keras selama enam tahun. Tiga tahun pertama adalah penelitian yang dilakukan institusi LAPAN, Pindad, PT Dirgantara Indonesia, Kemhan dan Menristek. Tiga tahun selanjutnya adalah proses kolaborasi.

R-HAN berkaliber 122 mm, dengan kecepatan maksimum 1,8 mach. Anggaran yang dibelanjakan untuk riset dan kolaborasi selama enam tahun adalah Rp9 miliar.

Sumber: PelitaOnline.com