Leopard di Afghan Jakarta - Komisi I DPR menolak rencana pemerintah untuk membeli tank Leopard bekas dari Belanda. Komisi I mendorong pemerintah untuk mengembangkan tank buatan PT Pindad.
"Tank PT Pindad lebih ringan, lincah dan murah karena diproduksi anak bangsa," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada detikcom, Rabu (17/1/2012).
Hasanuddin mengatakan sebenarnya atas perintah Presiden SBY pada 2010 PT Pindad telah mengembangkan Medium Tank 23 ton yang lebih cocok untuk kondisi geografis Indonesia. "Dan sudah menjadi prototipe, tinggal dikembangkan," paparnya.
Menurut Hasanuddin, mengapa Komisi I DPR menolak pembelian tank Leopard tersebut karena sampai hari ini Kementerian Pertahanan belum secara resmi memberikan penjelasan kepada Komisi I tentang rencana pembelian alutista tersebut.
Rencananya pemerintah akan membeli 100 tank Leopard terdiri dari 50 tipe 2A4 dan 50 tipe 2A6 bekas dari Belanda .
"Tank ini memang canggih tapi cukup mahal untuk tipe 2A4 : 700.000 euro dan tipe 2A6 : 2,5 juta euro ditambah biaya overhaull 800.000 euro per unit," ungkap purnawirawan TNI ini.
Selain itu, lanjut Hasanuddin, berat tank tersebut mencapai 63 ton dan sangat tidak cocok untuk manuver di wilayah geografis di Indonesia yang gembur, terpotong-potong bahkan berawa. Tank Leopard juga dinilai kurang taktis untuk sistim pertahanan pulau-pulau seperti di Indonesia.
"Kita setuju TNI dilengkapi alutsista yang canggih, tapi harus cocok dengan doktrin pertahanan dan karakter geografis/medan di Indonesia," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie bersikeras, Indonesia membutuhkan tank kelas berat (main battle tank) untuk menjaga integritas NKRI. Makanya TNI AD akan melakukan modernisasi alutsista, salah satunya pembelian tank Leopard meski bekas.
Sedangkan Radio Nederland pada 14 Desember 2011 melaporkan, parlemen Belanda menyetujui mosi penolakan rencana penjualan tank ke Indonesia. Rencana penjualan sejumlah tank Leopard oleh Kementerian Pertahanan ditolak Parlemen Belanda karena Belanda tidak ingin terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Mayoritas anggota parlemen menyetujui mosi yang diajukan partai Kiri Hijau (GroenLinks). Hanya partai memerintah CDA (Kristen Demokrat) dan VVD (Liberal Konservatif) yang menentang penolakan ini. Pengaju mosi, Arjan El Fassed, mengatakan track record Indonesia berperan kuat dalam pengambilan keputusan ini.
Sumber:detiknews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar