Ilustrasi tank Leopard. (sumber: Jakarta Globe)
Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR bidang Pertahanan dan Luar Negeri dari Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf, hari ini, di Jakarta.
Alasan pertama, TNI dan Kemenhan harus memahami bahwa anggaran untuk membeli alutsista terbatas.
Anggaran untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF), menurut mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, sekitar Rp120 triliun. Tahun 2011 anggaran dari APBN sebesar Rp47,5 triliun, sedangkan 2012 meningkat menjadi Rp64,4 triliun.
"Dengan anggaran terbatas ini kami harap Kemenhan dapat mengoptimalkan pengadaan alutsista sinergi dengan visi kemandirian teknologi domestik. Sehingga kedepan tidak lagi konsumen yang tergantung dengan pihak luar, tapi menjadi produsen Alutsista yang mandiri," kata Al Muzzammil.
Kalaupun harus mengimpor alutsista dari luar negeri, lanjutnya, maka harus dipastikan adanya kesepakatan transfer teknologi dari negara penjual dan ada jaminan keleluasaan dalam pemakaian serta ketersediaan suku cadang.
"Dengan transfer teknologi, para ahli kita di bidang teknologi industri strategis Indonesia dapat diberdayakan untuk mewujudkan kemandirian teknologi. Ini salah satu cara mencegah mereka pergi ke luar negeri," ujar Al Muzzmmil.
Alasan kedua, APBN 2012 untuk TNI telah disepakati di Komisi I DPR RI akan difokuskan untuk kesejahteraan prajurit sebagai prioritas utama, baru kemudian pengadaan alutsista dan diprioritaskan produksi dalam negeri.
"Kami paham doktrin pertahanan terkuat adalah kesejahteraan. Jadi jika prajurit dan rakyat sejahtera maka pertahanan akan lebih kuat," tuturnya.
Alasan ketiga, setiap pengadaan alutsista dari luar negeri adalah unsur yang membebani anggaran negara ketika Indonesia hendak membeli senjata. Karenanya, setiap pengadaan demikian harus dihentikan demi memutus mata rantai broker senjata dari luar negeri itu.
"Jangan dianggap semua anggota DPR itu adalah broker anggaran dan bermain dengan isu penolakan ini. Kami komitmen untuk memutus mata rantai mafia anggaran baik di eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta," ujarnya.
Alasan keempat, alasan yang disampaikan Kementerian Pertahanan dan TNI membeli tank Leopard adalah demi mensejajarkan diri dengan negara maju seperti Eropa, Timur Tengah dan beberapa negara Asia seperti Malaysia, Singapur, Vietnam.
Menurut PKS, kata Al Muzzammi, alasan demikian tidak relevan karena hanya akan menjebak negara dengan gengsi, dan bukan karena alasan riil dan kajian ilmiah yang matang.
"Pemerintah harus memahami kebutuhan medan tempur Indonesia. Tank berat ini tidak cocok bagi medan Indonesia, berbeda dengan Eropa dan Timur Tengah yang datar," ungkapnya.
Justru bila hendak berpikir strategis, lanjutnya, apabila negara lain sudah memiliki tank leopard, maka yang harus dikembangkan Indonesia adalah alutsista antitank dan artileri.
Sebagai contoh, alutsista antitank yang tercanggih saat, yang dapat menghancurkan tank leopard, adalah model javelin missile (rudal tenteng).
"Senjata antitank ini harganya lebih murah. Satu unit tank Leopard bekas itu setara dengan 22 unit javelin missile. Senjata seperti ini yang harus dikembangkan oleh industri strategis kita," ujar Al Muzzammil.
Alasan terakhir, sudah jelas bahwa alasan utama Belanda menjual tank bekas itu adalah biaya pemeliharaan yang tinggi.
Karena sedang mengurangi dampak beban krisis ekonomi di Eropa, maka keputusan terbaik bagi mereka adalah menjual alutsista yang membebani anggaran. Ke depan, mayoritas negara maju akan tidak akan lagi fokus pada alutsista konvensional, namun beralih pada strategi perang yang modern seperti strategi perang teknologi informasi dan komunikasi.
"Makanya menjadi aneh kalau kemudian anggaran kita dibebani untuk pemeliharaan tank ini," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar